Kerja Tanpa Batas: Sebuah Ulasan Artikel "Feminist Accounting and the Narrative of State Fiscal Accountability" Karya Fityan Halid dkk.

Identitas Artikel
Judul: Feminist Accounting and the Narrative of State Fiscal Accountability
Penulis: Fityan Halid dkk.
Tahun: 2026
Jurnal: International Journal of Cultural and Social Science
DOI: https://doi.org/10.53806/ijcss.v7i1.1261

Di Indonesia, beban perawatan, pengasuhan, dan kerja domestik, sebagian besar ditanggung oleh perempuan. Di tengah situasi yang berlapis itu, kerja pengasuhan dan perawatan tidak pernah masuk sebagai kategori reproduktif yang mampu menjadi basis pertanggungjawaban fiskal negara. Padahal, kerja inilah yang membuat seseorang menjadi produktif yang memampukan individu menopang perekonomian besar. Akhirnya, dampak dari kekosongan pengakuan ini adalah terciptanya kekosongan lain; layanan publik yang tidak hadir meringankan beban kerja perawatan dan pengasuhan itu sendiri. Misalnya, penitipan anak tidak selalu terjangkau, tidak ada perlindungan bagi pekerja domestik, atau tidak ada dukungan komunitas perawatan yang semua layanan itu juga sebagian hadir terbatas dan sering diposisikan sebagai program tambahan, bukan fondasi kebijakan fiskal. Padahal, realitas keseharian menunjukkan bagaimana stabilitas fiskal sering bertumpu pada kerja-kerja yang tidak dihitung.

Kurang lebih begitu impresi awal saya ketika membaca keseluruhan hasil analisis penulis pada artikel Feminist Accounting and the Narrative of State Fiscal Accountability. Satu hal yang paling membekas di pikiran adalah tentang bagaimana artikel tersebut membuat saya teringat pada elaborasi Chandra Talpade Mohanty menyoal kerangka feminisme transnasional yang menekankan relasi kuasa dalam produksi pengetahuan ekonomi. Cara para penulis memetakan rasionalitas fiskal maskulin yang selama ini menyingkirkan perawatan dalam pengalaman sosial sejalan dengan pembuktian bahwa memang selama ini secara global, kapitalisme membakukan kategori dan pengalaman perempuan dan mengabstraksikannya menjadi angka, efisiensi, dan pertumbuhan semata. Maksud lainnya adalah, bahwa selama ini, akuntabilitas fiskal sering terlihat objektif, tetapi sebenarnya beroperasi dengan logika bahwa yang terukur dan produktif secara ekonomilah yang dianggap sah. Dalam Feminisme Tanpa Batas, Mohanty menjelaskan bagaimana kapitalisme global bukan sekadar sistem ekonomi, tapi struktur besar dari pengetahuan yang membentuk cara dunia memahami perempuan, kerja, dan nilai hidup.

Mohanty juga menunjukkan bahwa globalisasi neoliberal menciptakan keterhubungan lintas
negara melalui pasar tenaga kerja murah, relokasi industri, dan komodifikasi kehidupan sehari-hari, yang dibangun di atas ketimpangan yang sangat terstruktur. Perempuan, terutama di negara bekas jajahan, ditempatkan sebagai tenaga kerja fleksibel, murah, dan mudah diganti; tubuh dan waktunya diorganisir demi efisiensi produksi global, sementara kerja perawatan yang menopang seluruh sistem justru tidak dihitung sebagai nilai ekonomi. Persis seperti situasi ketika ibu kita menyiapkan makanan dan pakaian sebelum anggota keluarga berangkat bekerja, tapi yang dianggap menyumbang produktivitas hanyalah anggota keluarga yang dilayani.

Padahal, tanpa makanan dan kesigapan ibu di rumah, tenaga kerja itu tidak akan pernah mampu menjadi produktif di industri-industri. Saya terkesan sebab penulis menegaskan bahwa akuntabilitas negara selama ini masih didefinisikan sebagai keberhasilan memenuhi indikator numerik. Secara feminisme, hal ini penting sebab kita dapat membaca bagaimana cara pengetahuan fiskal yang terproduksi adalah hasil pilihan politik, bukan realitas objektif. Dengan kata lain, penulis sudah mengganggu klaim netralitas ekonomi negara.

Kemudian, bagian penjelasan soal program pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial juga sangat kuat sebagai bukti bahwa hal-hal yang bersifat akses dan layanan dasar selama ini direduksi menjadi output administratif, tetapi ada satu bagian baru yang menarik bagi saya, soal pergeseran perspektif negara atas dimensi kerja perawatan yang diakui sebagai instrumen penunjang produktivitas ekonomi (artinya selama hal ini membuat sistem tetap berjalan). Temuan ini cukup baru, sebab cukup lama, para feminis banyak menyoroti soal ketiadaan negara dalam memperlakukan kerja reproduksi, perawatan, dan pengasuhan sebagai nilai sosial yang seharusnya dijamin negara. Misalnya kontribusi perempuan dalam reproduksi sosial selama ini tidak muncul dalam sistem penghitungan ekonomi resmi dan tidak menjadi dasar pertanggungjawaban fiskal, sehingga dianggap sebagai kerja yang sewajarnya tanpa upah. Namun, saya memahami, sebab maksud penulis di sini sangat kuat, bahwa ada ketidakhadiran dalam laporan dan ketidakhadiran dalam pengakuan politik terhadap isu ini. Dalam bahasa yang lebih teoretis: apa yang tidak dihitung tidak dianggap sebagai tanggung jawab negara.

Dalam keseluruhan artikel, akuntansi negara ditempatkan dalam medan politik feminis, bukan sekadar ranah teknik laporan. Dalam konteks Indonesia, kita bisa melihat isu ini dengan kontras. Banyak perempuan harus menambal kekurangan layanan publik dengan tenaga dan waktu mereka sendiri. Setiap hari mengurus keluarga ketika akses kesehatan terbatas, mengasuh tanpa dukungan penitipan yang terjangkau, atau menjaga ekonomi rumah tangga di tengah kerja informal yang rapuh. Sementara negara selalu berusaha tampak “tertib” secara fiskal. Padahal, ketertiban itu berdiri di atas kerja perawatan yang tidak pernah masuk laporan. Di sinilah refleksi feminis terasa penting: akuntabilitas bukan hanya soal uang dikelola rapi, melainkan apakah kebijakan benar-benar mengurangi beban yang selama ini dipikul diam-diam.

Meski saya mengakui, penulis masih perlu mengelaborasi hubungan antara rasionalitas fiskal nasional dan struktur kapitalisme global secara mendalam. Sebab perlu menunjukkan bagaimana relasi kuasa bekerja secara berlapis. Ada kekuatan pasar global, arus investasi, aturan perdagangan, standar lembaga keuangan internasional, dan sebagainya, yang selama ini menyangga ego negara dalam menjaga kestabilan dan perhatian ekonomi dunia. Artinya, isu kerja perawatan dan pengasuhan yang diperjuangkan selama ini juga bukan cuma soal kurangnya perhatian di dalam negeri, tetapi juga bagian dari cara ekonomi global bekerja.

Membaca tulisan seputar akuntabilitas seperti pada artikel ini membuat saya menambah pertanyaan baru dalam kepala, bukan hanya soal apakah anggaran dikelola dengan rapi, melainkan juga soal apakah anggaran yang dikelola dengan rapi itu menciptakan kebijakan yang mampu membuat hidup lebih adil dan lebih manusiawi? Begitulah rasanya keberhasilan artikel ini terjadi.